DINAS TARKIM SUBANG DI PERIKSA , BIMAIR SUBANG?

Salah satu LSM dari luar Subang kabarnya melaporkan tentang indikasi korupsi Pembelian Aspal pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan tidak berselang lama salah seorang pejabat Distarkim bernama Asep Jahrodi dipanggil Polres Subang untuk dimintai keterangan dan pihak Kejaksaan Negeri Subang pun memanggilnya walaupun ada kesepakatan antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak berebut melakukan pemanggilan, jadi kalau sudah dipanggil oleh Kepolisian ya pihak Kejaksaan harus bersabar, demikian sebaliknya, tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Subang.

Pemanggilan Asep Jahrodi oleh kedua lembaga hukum tersebut sebenarnya tidak perlu, karena setelah LSM PASAT (Pengawas Aparatur Hukum Sesat) Indonesia melakukan pengkajian secara teliti sama sekali tidak ada kesalahan hukum dan pembelian aspal pada ABT 2013 dan APBD Tahun 2014 (untuk menjadi maklum Asep Jahrodi menjabat terkait pembelian aspal baru pada Tahun 2013 dalam pembelian ABT 2013) telah melalui prosedur yang benar, sehingga tidak ada kerugian negara sedikit pun termasuk tidak ada penyalahgunaan wewenang--dan kajian LSM PASAT ini siap dipresentasikan baik di Kejaksaan maupun di Kepolisian (untuk menjadi maklum Asep Jahrodi menjabat terkait pembelian aspal baru pada Tahun 2013 dalam pembelian ABT 2013, PASAT tidak mengetahui tentang pembelian aspal tahun 2013 pada APBD murni yang tidak terkait dengan Asep Jahrodi).
Namun yang menjadi heran adalah respon lamban bahkan melihat gelagatnya khawatir tidak ditindaklanjuti tentang Laporan LSM tentang indikasi korupsi pada Dinas Binamarga dan Pengairan (Bimair) Subang yang disertai bukti berupa sampel foto indikasi korupsi (inkop) itu, khawatir ada rekayasa hukum seperti yang terjadi sebelumnya, namun kita lihat sampai minggu pertama bulan April dan kalau kejaksaan masih enggan memeriksa Bimair Subang, PASAT bersama beberapa LSM Peduli Pembangunan bersih pasti akan turun ke Jalan.